PEMBANGUNAN pemuda di Tanah Air menghadapi tantangan berat. Pasalnya, dua tahun terakhir, akibat terdampak pandemi covid-19, indeks pembangunan pemuda (IPP) mengalami penurunan.
“Pada 2020 IPP Indonesia berada pada tingkat 51,00, turun 1,67 poin ketimbang 2019. Padahal, target yang kita kejar pada 2024 sebesar 57,67%,” papar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Femmy Eka Kartika Putri, di Jakarta, pekan lalu.
IPP merupakan alat ukur pembangunan pemuda berdasarkan lima domain penilaian, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Femmy mengakui penurunan nilai IPP disebabkan pandemi covid-19. Dampak terbesarnya pada masalah kesempatan dan lapangan kerja. “Dari 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak covid-19, sebesar 27% ialah pemuda,” tandasnya.
Tantangan itu, lanjutnya, harus diimbangi dengan kerja keras dan komitmen bersama dalam menyusun strategi kebijakan yang tepat untuk mendorong capaian target. Sinerginya perlu didukung secara pentahelix, mulai pemerintah, swasta, dunia pendidikan, hingga media dan masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan.
“Pada 2022, kita perlu menyusun strategi, koordinasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan terkait guna mencapai target pembangunan pemuda di 2024,” kata Femmy.
Terkait dengan hal yang sama, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat demografi pemuda yang berjumlah 55%, saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Fakta itu harus menjadi poin utama pertimbangan penyusunan program kegiatan pembangunan pemuda.
Pemerintah, menurut BPS, harus mendorong para pemuda untuk bermigrasi. Mereka didorong mengembangkan daerah di luar Jawa melalui program kegiatan sehingga mampu menarik perhatian pemuda untuk pindah daerah.
Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki program Sentra Pemberdayaan Pemuda Desa/Kelurahan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. “Program itu bisa mengukur potensi penduduk usia muda yang masuk ke pasar kerja,” ungkap Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda, Esa Sukmawijaya. (MI/O1)
Discussion about this post