PEMERINTAH Pusat melalui Pemerintah Provinsi Lampung akan mencairkan dana desa tahap III pada Oktober mendatang. Nilainya mencapai Rp2 triliun.
Kepala Bidang Perencanaan Desa DPMD Lampung I Wayan Gunawan mengatakan saat ini proses pencarian dana desa tahap II masih berlangsung. “Tahap II ada yang belum selesai, pekan lalu sudah sudah 60%,” kata dia, Selasa (4/9).
Pada tahap III akan disalurkan 40% dari total dana desa untuk wilayah Lampung, yakni Rp2 triliun lebih. Tahap I 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40%.
“Saat ini masih proses pencairan dana desa tahap II dan yang sudah cair langsung pembangunan dikerjakan masing-masing desa,” ujarnya.
Tenggat pencairan tahap kedua selesai pada September dan dilanjutkan pada Oktober untuk pencairan dana desa tahap III. Dana desa yang sudah disalurkan selam ini, yakni pada 2018 sebesar Rp2 triliun lebih. Kemudian pada 2017 sebesar Rp1,9 triliun, 2016 sebesar Rp1,2 triliun, dan 2015 sejumlah Rp500 miliar lebih.
Menurutnya, saat ini progres penyaluran dan pemanfaatan pembangunan dari dana desa cukup baik. Hal yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pemanfaatan dana desa, di antaranya mengecek regulasi yang ada sehingga penggunaannya lebih maksimal, seperti memanfaatkan sumber daya manusia di desa.
“Pemprov hanya memastikan manajemen pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan mereka sehingga maksimal,” ujarnya.
Sekarang sedang diproses di BPKA, mudah-mudahan dalam waktu dekat direalisasikan sesuai dengan yang diharapkan
Selain itu, dengan dana desa, masyarakat bersama aparatur bisa meningkatkan perekonomian di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan UMKM melalui Bumdes. “Dana desa juga bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga makin baik dalam pengelolaan dana desa,” kata dia.
Di Lampung Utara, masih ada dana desa yang belum dibayarkan pada 2017. Dana itu baru direalisasikan mulai bulan ini. “Sesuai dengan instruksi Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara, mulai bulan ini akan kami realisasikan ADD 2017 sebanyak dua bulan,” kata Kabid Pemdes DPMD Lampura, Redho Tiansya, Selasa (4/9).
Menurut Redho, berdasar pada data DPMD Lampura, tunggakan pemerintah daerah terhadap realisasi alokasi dana desa 2017 sebanyak lima bulan, yakni Agustus—Desember dengan besaran Rp8 miliar lebih/bulan. Dengan demikian, akan ada sekitar Rp16 miliar lebih anggaran daerah diperuntukkan pemerintahan desa tersebut.
“Sekarang sedang diproses di BPKA, mudah-mudahan dalam waktu dekat direalisasikan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya. (AJI/FIT/D2)
