DANA desa 2019 dipastikan meningkat anggarannya. Pemerintahan desa diminta dapat memanfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk kemajuan desa dan kesejahetraan masyarakatnya.
“Tahun depan insyaallah ditingkatkan lagi, (tapi) jangan sampai kesedot lagi ke Jakarta,” ujar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah 2018 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dana desa meningkat setiap tahun. Pada 2015 pemerintah mengucurkan anggaran Rp20 triliun. Pada 2016, dana meningkat menjadi Rp47 triliun, kemudian Rp60 triliun pada 2017 dan 2018. Pemerintah telah mengucurkan total Rp187 triliun dana desa hingga akhir 2018. “Dana itu didorong masuk desa supaya perputaran uang ada di desa, kecamatan, di lingkup kabupaten. Karena yang dulu dulu adanya uang di daerah kesedot ke Jakarta,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Rakornas dihadiri ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Jokowi berpesan keadap seluruh kepala daerah menggunakan dana desa sebaik mungkin. “Saya lihat wajahnya baik-baik semuanya tadi saya muter. Tadi memang saya diberi laporan Mendagri, ini yang hadir 7 ribu lebih memang dipilih, dipilih, dipilih dari kabupaten di Indonesia,” ujar dia.
Hati-hati dengan dana desa kalau penggunaannya betul ini buka ekonomi desa, meningkatkan perekonomian di desa, supaya kita paham arti dana desa ke sana.
Eks Wali Kota Solo itu memberi tips agar anggaran dana desa bisa betul-betul meningkatkan perekonomian desa. Dana itu, kata dia, bisa digunakan untuk pembangunan jalan, embung, hingga irigasi. “Dalam setiap proyek, misalnya buat jalan desa, embung desa, irigasi, butuh pasir beli pasir lokal desa itu kalau ada. Kalau enggak ada ke lingkup kecamatan. Kedua perlu batu cari dari lingkungan desa itu. Uangnya biar beredar di situ terus. Beli semen juga di desa beli di situ biar uang muter di toko itu,” terang Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah mengutamakan tenaga kerja lokal atau setempat dalam menjalankan program. Dengan begitu, masyarakat setempat bisa merasakan program ini. “Kalau terjadi Rp187 triliun muter di desa terus, uang beredar di desa pertumbuhan ekonomi desa dipastikan naik, konsumsi naik, itu teori ekonomi. Jangan sampai bikin jalan beli batunya di kota. Teori ekonomi harus ngerti,” ujar dia.
Ia menuturkan pemerintah telah memberi ruang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa melalui lapangan pekerjaan. Salah satunya, menerapkan program padat karya tunai. Dalam program itu, masyarakat dibayar per hari atau per minggu.
“Bayangkan bila satu desa yang bekerja 100 berarti sudah buka lapangan kerja 7 juta orang. Hati-hati dengan dana desa kalau penggunaannya betul ini buka ekonomi desa, meningkatkan perekonomian di desa, supaya kita paham arti dana desa ke sana,” ucap dia. (MTVN/R4)
