Rp22,5 Miliar dari SMF Sasar Wilayah Kumuh

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan dana sebesar Rp22,5 miliar untuk program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sejak 2018 sampai April 2022.

“Total pelaksanaannya kami sudah berikan kepada sekitar 13 wilayah kota/kabupaten yang memiliki tingkat kekumuhan cukup signifikan dan ini sudah mencapai 299 unit rumah,” kata Direktur SMF Trisnadi Yulrisman dalam rilis yang diterima Lampung Post, Jumat (22/4).

Program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh merupakan sinergi antara SMF dan program Kotaku yang diusung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun tujuannya adalah untuk mendukung program pemerintah mengurangi daerah permukiman kumuh, membangun dan/atau memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Konsepnya, SMF akan bekerja sama dengan program Kotaku untuk menyalurkan dana ke lembaga swadaya masyarakat atau badan masyarakat.

“Bersepakat dengan badan atau lembaga swadaya masyarakat tersebut, dana akan digunakan baik sebagai dana bergulir atau dijadikan hibah murni yang langsung habis digunakan untuk pembangunan,” kata dia.

Ia menjelaskan sejak 2018, program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun memang masih terdapat beberapa daerah yang belum tersentuh.

Meskipun demikian, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan tersebut akan menuju ke beberapa wilayah yang belum tersentuh program renovasi rumah kumuh ini, di mana tahun 2022 sudah mulai memasuki Kabupaten Belu, Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur.

SMF mencatat pada tahun 2018-2020 jumlah unit rumah kumuh yang direnovasi adalah sebanyak 138 dengan dana Rp10,2 miliar yang diberikan kepada tujuh kabupaten/kota dan sembilan kelurahan.

Kemudian pada 2021, terdapat 85 rumah kumuh di empat kabupaten/kota dan empat kelurahan yang direnovasi dengan nilai Rp6,4 miliar, serta pada 2022 sampai dengan April sebanyak 76 rumah di dua kabupaten/kota dan dua kelurahan dengan memakan biaya Rp5,9 miliar. (RLS/D2)