KPM Diharapkan Belanjakan BLT Dana Desa dengan Sembako

FERDI IRWANDA
ferdi@lampungpost.co.id

KEPALA Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tubangbawang, Eko Dwi Wardoyo berharap keluarga penerima manfaat (KPM) selektif dalam membelanjakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD). “Program bantuan BLT DD ini sangat membantu masyarakat. Paling tidak dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat. Kami berharap dananya bisa digunakan untuk membeli sembako,” kata Eko, Senin (12/9).

Dia mengatakan 86 warga mendapatkan bantuan dari dana desa di kampungnya. Masing-masing KPM mendapatkan bantuan Rp300 ribu tiap bulan. “Minggu kemarin bantuan sudah kami salurkan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Jadi, tiap KPM mendapatkan Rp900 ribu untuk pencairan tiga bulan,” ujar dia.

Penyaluran bantuan itu mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022, terutama mengatur penggunaan dana desa. Perpres tersebut mengamanahkan pemerintah kampung mengalokasikan 40 persen untuk BLT DD.

Adapun untuk menentukan penerima BLT DD pihaknya telah melakukan pendataan melalui tingkat RT. Selain itu, telah melalui verifikasi dan validasi dengan beberapa kriteria bagi calon penerima yang belum tersentuh oleh bantuan apa pun, seperti BPNT, PKH, dan BST.

“Kami semaksimal mungkin bantuan yang dikucurkan itu dapat tepat sasaran sehingga dapat bermanfaat bagi para penerimanya,” kata Eko.

Antisipasi Inflasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, mengalokasikan 40 persen dana desa untuk menjaga daya beli dan mencegah inflasi. Kepala Dinas PMK Lampung Tengah Fathul Arifin menuturkan dana tersebut merupakan pengalihan anggaran penanganan Covid-19 yang saat ini hanya 8 persen. “Kami alokasikan BLT dana desa 40 Persen dan ketahanan pangan 20 persen,” kata Kadis PMK itu, Minggu (11/9).

Dari anggaran yang sudah di-ploting itu, tidak ada penambahan atau pergeseran anggaran lagi. Oleh sebab itu, sisa anggaran dana desa 40 persen digunakan untuk penanganan Covid sejumlah 8 persen.
“Sisa anggaran 40 persen, untuk Covid 8 persen dan sisanya untuk operasional pemerintah kampung. Selain itu, ada PKTD sekitar 15 persen untuk upah tenaga kerja yang melibatkan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kakam Hajipemanggilan, Kecamatan Anaktuha, Lamteng, Jahri Efendi membenarkan konsep tersebut melakukan penekanan inflasi di Lamteng, melalui Dinas PMK. “Empat puluh persen BLT, 20 persen ketahanan pangan, dan 8 persen BLT,” kata Jahri. (CK6/O1)