Bandarejo Manfaatkan Dana Desa untuk Beternak Bebek

FEBI HERUMANIKA
febi@lampungpost.co.id

PEMERINTAH desa diwajibkan menganggarkan dana desa (DD) sebesar 20% dari jumlah keseluruhan dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk ketahanan pangan. Salah satu desa, yaitu Bandarejo, memanfaatkan dana itu untuk beternak dan membagikan bibit buah kepada masyarakat desa.

Kepala Desa Bandarejo, Sularto, mengatakan dana ketahanan pangan desa dimanfaatkan untuk pembelian hewan ternak seperti bebek. Selain bebek, pemerintah desa juga membagikan ratusan bibir alpukat kepada masyarakat.
“Jumlah bebek pedaging yang diternakkan masyarakat sebanyak 700 ekor, serta bibit alpukat sebanyak 1.500 batang dengan total anggaran sekitar Rp53 juta,” kata Sularto.

Ia menilai program ketahanan pangan harus dianggarkan karena ketentuan dari pemerintah dana desa. “Kami memanfaatkan beternak serta menanam buah-buahan seperti alpukat, karena pekarangan rumah masyarakat sangat luas,” katanya.

Ia harap ternak yang dibeli dari anggaran dana desa ini dapat berproduksi dengan baik. Bahkan, untuk pengurus dari pengelola hewan ternak pun sudah ada yang ditunjuk.

“Bibit buah ini kami sebar ke seluruh warga untuk ditanam di setiap rumah yang ada di desa kami ini, semoga bermanfaat dan ke depannya hasilnya baik,” kata Sularto.

Monitoring

Perwakilan Kementerian Desa Januar P Panggar yang hadir memonitor terhadap penggunaan anggaran dana desa mengatakan langkah yang diambil Desa Bandarejo cukup bagus, karena secepat mungkin memanfaatkan anggaran dengan harapan keberhasilan makin cepat juga.

“Mereka memanfaatkan di awal dan sekarang sudah mulai ada hasilnya. Meskipun belum sempurna, sudah kelihatan, seperti bebek sudah mulai bertelur, sapi sudah mulai besar, tanaman pun sudah disebarkan,” katanya.

Ia harap langkah baik yang diambil desa ini diikuti desa lain dengan memanfaatkan dana untuk ketahanan pangan di desa sebaik mungkin.
“Untuk yang mengurus hewan ternak harus dipikirkan dan anggaran untuk upahnya dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPj), semua kegiatan harus ada pembuktian di lapangan seperti ini,” ujarnya. (O2)