SETIAJI B PAMUNGKAS
KEMISKINAN tidak bisa diatasi satu kementerian sendiri. Kesadaran itulah yang membuat Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani perjanjian kerja sama, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
“Ini sinergi besar. Tiga kementerian sekaligus sepakat bekerja sama dan terlibat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung.
Andi membubuhkan tanda tangan kerja sama bersama Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Taufik Madjid dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Timur Soekarno menjadi saksi kerja sama itu.
Lebih jauh, Andi mengungkapkan kerja sama ini harus dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan secara permanen. Salah satu programnya ialah pemberian bantuan sosial.
“Ke depan, bantuan sosial akan diberikan secara simultan, sehingga kebutuhan dasar warga yang berada di bawah garis kemiskinan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Namun, ia menyadari keinginan itu masih terhadang soal pendapatan permanen warga yang belum ada. Padahal, pendapatan tetap sangat diperlukan agar kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi secara berkelanjutan.
Karena itu, Kementerian Pertanian akan menggulirkan program pemberian ternak untuk pemberdayaan warga miskin. Hanya saja, sampai saat ini nama dan alamat warga yang berhak menerimanya belum ada.
“Untuk menyiapkan kebutuhan nama dan alamat lengkap, adanya di Kementerian Sosial. Kami akan menyiapkan datanya secara lengkap, juga kebutuhan setiap rumah tangga,” kata Andi.
Andi optimistis pada September nanti program kerja sama ketiga kementerian itu sudah bisa berjalan di lapangan. Semua data sudah lengkap dan sudah bisa disosialisasikan ke seluruh provinsi.
Ke depan, bantuan sosial akan diberikan secara simultan, sehingga kebutuhan dasar warga yang berada di bawah garis kemiskinan bisa terpenuhi.
Dorong Perekonomian
Pada bagian lain, perekonomian Lampung didorong dari desa melalui dana desa. Sejak bergulir 2015—2018, sudah Rp5 triliun lebih dana itu menggerakkan produktivitas masyarakat desa mengolah potensi yang ada.
Kepala Dinas PMD Lampung Yuda Setiawan, melalui Bidang Perencanaan Desa DPMD Lampung I Wayan Gunawan, mengatakan dana desa sudah disalurkan selama ini yakni pada 2018 Rp2 triliun lebih, 2017 Rp1,9 triliun, 2016 Rp1,2 triliun, dan 2015 Rp500 miliar lebih.
Menurutnya, saat ini progres penyaluran dan pemanfaatan pembangunan dari dana desa cukup baik. Hal yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pemanfaatan dana desa, di antaranya mengecek regulasi yang ada sehingga penggunaannya lebih maksimal seperti memanfaatkan sumber daya manusia di desa.
“Pemprov hanya memastikan bahwa manajemen pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan oleh mereka sehingga maksimal,” kata dia, Kamis (9/8). (MI/R4)
