YON FISOMA
PEMERINTAH Kabupaten Pesisir Barat memastikan pemilihan kepala peratin di 42 pekon 2018 akan berlangsung fair. Profesionalitas dan sikap netral bahkan ditunjukkan sejak proses seleksi berlangsung.
Hal itu ditegaskan Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Pemkab Pesisir Barat Sukmawati merespons berkembangnya informasi yang menyebut Pemkab tidak netral menghadapi Pilpratin serentak di 42 pekon, dengan oknum mengarahkan agar meloloskan kandidat pilihan pemkab sebagai calon.
“Pak Bupati menginstruksikan pilpratin harus bersih. Kami enggak pernah minta imbalan atau jasa. Sejauh ini berjalan baik. Kalau ada rumor ada orang menawarkan tentu itu bukan dari kami,” kata Sukmawati, Kamis (6/9).
Siapa pun peserta yang mengikuti seleksi dan memenuhi syarat, menurutnya, akan diluluskan dan sebaliknya. Apalagi untuk penilaian dilakukan tim akademisi dari Universitas Lampung (Unila).
“Kalau memang lulus, ya lulus saja. Penilaian seleksi itu kan dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Lampung, bukan kami. Kami hanya memfasilitasi,” ujar Sukmawati.
Sejauh ini, menurutnya, tahapan yang sudah berlangsung yakni tes urine yang diikuti 157 bakal calon kepala peratin. Hasilnya, seluruh peserta seleksi dinyatakan bebas narkoba.
“Disusul dengan seleksi di pekon-pekon yang memiliki peserta lebih dari kuota maksimal calon peratin, yang hasilnya telah didapat. Saat ini kami sedang dalam tahapan pengadaan alat peraga kampanye pilpratin,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemkab membatasi calon kepala peratin yang akan berlaga, dengan peserta paling banyak lima orang, lalu paling sedikit dua orang.
“Jadi yang diseleksi hanya yang pesertanya melebihi kuota peserta maksimal. Sekarang, kami masih menunggu APK seperti spanduk baliho, kotak suara, dan kartu suara persiapan untuk pilpratin serentak di 42 pekon. Bukan kami yang mengadakan, tetapi kami serahkan semua ke ULP untuk ini,” kata dia.
Penilaian seleksi itu kan dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Lampung.
PNS Nyalon
Sukmawati menambahkan pada pilpratin serentak 2018 terdapat satu PNS yang mencalonkan diri, berasal dari salah satu pekon di Kecamatan Ngaras. “Ya boleh, asal ikut prosedur harus minta izin atasan langsung ke bupati,” kata Sukmawati.
Informasi yang diterima Lampung Post, pilpratin serentak akan berlangsung di 42 pekon di Pesisir Barat akan dilaksanakan pada 17 oktober 2018. (U1)
