FAJAR NOFITRA
PROGRAM padat karya tunai (PKT) desa menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam menopang perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kegiatan tersebut juga menjadi program di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara.
Pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian masyarakat. Sebab, pandemi sangat memengaruhi situasi ekonomi secara global hingga tingkat terbawah.
Pemerintah Pusat pun meluncurkan berbagai program penanganan Covid-19. Salah satunya program bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.
Kepala Desa Madukoro Johan Andri Yanto mengakui pandemi membuat pengalokasian dana desa (DD) sebagian besar untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut untuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk sembilan bulan, penyediaan peranti cuci tangan, dan penyemprotan.
Pemerintah desa juga menggunakan anggaran dana desa untuk menggulirkan program Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut untuk peningkatan infrastruktur desa.
“Pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat karena lewat program PKT. Masyarakat yang terlibat akan mendapatkan upah untuk menambah penghasilan keluarga,” katanya, Selasa (5/1).
Dia menambahkan pihaknya sudah melakukan sejumlah pembangunan, tapi memang belum rampung seluruhnya. Hal itu karena terbentur pendanaan.
“Untuk pembangunan infrastruktur ada onderlaag, sumur bor, dan drainase. Cuma itu masih belum selesai, sehingga kami menganggarkan pada tahun berikutnya. Hal itu untuk menumbuhkan perekonomian warga,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur tersebut telah melalui musyawarah desa (musdes). Sebelumnya, pembahasan mulai dari tingkat RT hingga dusun.
Hal itu agar pembangunan benar-benar merupakan aspirasi atau usulan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaannya sesuai dengan keinginan warga.
“Kami menggelar musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat. Musyawarah mulai dari tingkat Rt, dusun, hingga desa. Dengan demikian, keputusan merupakan hasil mufakat dan seluruh masyarakat menyetujuinya,” ujarnya.
Dengan demikian, keputusan merupakan hasil mufakat dan seluruh masyarakat menyetujuinya.
Teruskan Kegiatan
Dia menambahkan untuk 2021, pemerintah desa akan meneruskan apa yang belum terselesaikan di tahun anggaran sebelumnya. Sebab, masih ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan sempat terhambat.
“Untuk 2021 ini kami akan tetap meneruskan apa yang belum dapat terselesaikan pada tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan hasil musdes 2019,” katanya.
Dia menjelaskan pembangunan yang sempat terhambat seperti pembuatan sumur bor di Dusun VIII desa setempat. Kegiatan tersebut harus tertunda karena ketersediaan dana tak memungkinkan akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat melalui Kemendes-PDT.
“Ada sejumlah pembangunan yang sempat tertunda, seperti pembangunan sumur bor di Dusun VIII. Penundaan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covis-19. Namun, kami berupaya melanjutkan pembangunan yang tertunda tersebut,” ujarnya.
Wakil Ketua BPD Madukoro, Kilat, menambahkan dengan anggaran minim, pihaknya mendorong pemerintah desa lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, walaupun terbentur anggaran, tetap dapat mewujudkan harapan masyarakat dan pemerintah.
“Kami mengapresiasi kegiatan di Desa Madukoro ini dan mendorong agar efektif dalam menggunakan anggaran sehingga pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, program PKT yang menjadi sasaran dalam peningkatan ekonomi warga di tengah pandemi saat ini,” ujarnya. (D1)
fajar@lampungpost.id
