WIDODO
PEKON Bandungbaru Barat, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu, pesimistis bisa menganggarkan dana desa (DD) 2021 untuk pembangunan fisik di wilayahnya. Pasalnya, prioritas penggunaan dana desa 2021 masih fokus untuk penanganan masyarakat terdampak covid-19 dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
Kepala Pekon Bandungbaru Barat, Rohidin, memproyeksikan besaran anggaran dana desa (DD) 2021 sekitar Rp800 juta. Dana tersebut untuk BLT dampak covid-19 Rp565.920.000 bagi 131 KK.
Anggaran tersisa hanya sekitar Rp200—Rp250 juta. Belum lagi program ekonomi kerakyatan yang biasanya untuk bantuan modal usaha. Jadi, kalaupun ada sisa untuk pembangunan fisik hanya sekitar Rp100 juta.
Pihaknya juga masih terus melakukan perbaikan data sehingga penyaluran BLT tepat sasaran. “Kami ingin menghindari penerima orang mampu, artinya jangan sampai ada orang mampu dapat BLT,” kata dia, Senin (8/2).
Selain DD, pekon juga akan mengelola anggaran alokasi dana pekon (ADP) yang bersumber dari APBD kabupaten. Dia menjelaskan besaran ADP di Pekon Bandungbaru Barat pada 2021 Rp400-an juta. Namun, dana ADP yang bersumber dari APBD kabupaten untuk membayar aparatur pekon, yaitu penghasilan tetap (siltap) mulai kepala pekon dan perangkatnya.
Dia menambahkan karena 2021 masih dalam pandemi covid-19, Pekon Bandungbaru Barat sesuai instruksi bupati dalam surat edaran terkait penanganan covid-19, pihaknya tetap mengaktifkan gugus tugas tingkat pekon, meski belum menyusun anggaran untuk sukarelawan.
“Pada prinsipnya kami akan selalu siaga untuk tetap menjalankan tugas selaku gugus tugas tingkat pekon,” ujarnya.
Pihaknya juga selalu mengingatkan agar para sukarelawan dan pamong di tingkat dusun selalu waspada dan memantau kondisi lapangan. Dia bersyukur sampai saat ini warganya tidak ada satu pun yang terinfeksi positif covid-19. Untuk itu, pihaknya terus menyosialisasikan terkait kewaspadaan dan taat protokol kesehatan.
Butuh Peningkatan Jalan
Dia menambahkan sebenarnya di Pekon Bandungbaru Barat saat ini masih banyak kebutuhan infrastruktur, terutama peningkatan jalan. Seperti, jalan penghubung antarpekon, yaitu Pekon Bandungbaru Barat dengan Pekon Waringinsari Barat yang membutuhkan peningkatan segera.
Pasalnya, jalan onderlaag yang tersisa sekitar 700—1 km sering membuat pengendara, yang umumnya anak sekolah jatuh, lantaran kondisinya buruk. “Anak sekolah sering terjatuh karena jalan jelek. Memang jalannya tidak terlalu panjang hanya kurang memadai,” ujarnya.
Peningkatan jalan pekon yang merupakan jalan kabupaten tentu harus menunggu anggaran Pemkab. Jalan onderlaag yang sudah ada sekitar 2017 menjadi tumpuan masyarakat setempat menuju pekon tetangga sekaligus jalur masuk sekolah menengah pertama.
Rohidin juga menambahkan perubahan nilai pajak bumi bangunan (PBB) di pekonnya masih menjadi keluhan warga yang naiknya bisa berkali lipat. Warga pun dengan terpaksa tetap membayar.
Menurut dia, nilai atau besarannya juga bayak yang tidak sesuai dengan NJOP. Dia mencontohkan ada tanah di pekon yang masuk NJOP nilainya bisa mencapai Rp15 ribu, padahal harga umum Rp5.000. “Meskipun warga banyak yang keberatan, mereka tetap bayar PBB,” kata dia. (D1)
widodo@lampungpost.id
