Kemenkumham Kukuhkan 30 Desa Sadar Hukum Lampung

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung telah meresmikan 30 desa sadar hukum di Lampung, Rabu (12/9). Aparatur desa diharapkan bisa mempertahankan dan mengedukasi masyarakat agar bisa cerdas memahami hukum.

Plt Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Benny Riyanto mengatakan penetapan desa/kelurahan sadar hukum merupakan upaya menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu akan terlihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum yang merupakan kunci terciptanya keamanan, ketertiban dan perdamaian.

“Kesadaran ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam sikap dan perilaku bersama. Inilah yang menjadi tugas bersama demi tegaknya supremasi hukum sebagai satu tiang demokrasi,” katanya di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (12/9).

30 Desa/Kelurahan yang Dikukuhkan Menkumham:

Kota Bandar Lampung

1. Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian

2. Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi

3. Kelurahan Gedongair, Kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB)

4. Kelurahan Beringinraya, Kecamatan Kemiling

5. Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame

6. Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton

7. Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim

8. Kelurahan Rajabasa Pramuka, Kecamatan Rajabasa

Kabupaten Lampung Barat

9. Desa Tanjungraya, Kecamatan Sukau

10. Desa Bandaragung, Kecamatan Bandarnegeri

11. Desa Tribudi Syukur, Kecamatan Kebuntebu

12. Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak

13. Desa Giham Sukamaju, Kecamatan Sekicau

Kabupaten Lampung Utara

14. Desa Sabukempat, Kecamatan Abung Kunang

15. Desa Abungjayo, Kecamatan Abung Selatan

16. Desa Semuli, Kecamatan Abung Semuli

17. Desa Sawujajar, Kecamatan Kotabumi Utara

Kabupaten Pringsewu

18. Pekon Pujiharjo, Kecamatan Pagelaran

19. Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran

20. Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran

21. Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran

22. Pekon Pajaragung, Kecamatan Pringsewu

23. Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu

24. Pekon Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu

25. Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara

26. Pekon Giringtunggal, Kecamatan Pagelaran Utara

27. Pekon Selapan, Kecamatan Padasuka

28. Pekon Sidodadi , Kecamatan Padasuka

29. Pekon Sukarejo, Kecamatan Padasuka, dan

30. Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo

Senada dengan itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Bambang Haryono mengatakan pihaknya akan membina 30 desa sadar hukum. Hal itu dilakukan untuk membangun masyarakat cerdas hukum.

“Upaya tersebut belum menjangkau sepenuhnya pengingat luasnya wilayah Provinsi Lampung. Peran aktif tenaga penyuluh hukum yang tangguh sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya masyarakat cerdas dan berbudaya hukum,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya memiliki enam tenaga fungsional penyuluh hukum ahli muda. Lalu enam tenaga fungsional penyuluh hukum ahli pertama. Saat ini mereka bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum, LBH, dan instansi terkait lainnya. Selain juga pemerintah kota dan kabupaten yang merupakan ujung tombak yang menggerakkan terbentuknya kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum).

“Kami berharap desa atau kelurahan sadar hukum yang sudah dikukuhkan bisa mempertahankan dan mengedukasi masyarakat agar bisa cerdas memahami hukum,” ujarnya.

Dia menambahkan penetapan desa/kelurahan sadar hukum berdasar pada  empat dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, demokrasi dan regulasi. (AJI/E1)